RMOL. Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terkait pengujian UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, hari ini (Senin, 23/7).

Pengujian terkait dengan pasal 52 ayat 1 yang mengatur jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak tiga orang.

Peneliti Institute for Social and Democracy (ISD) Masmulyadi berharap, MK memutuskan perkara tersebut dengan seadilnya. Dia menjelaskan, dengan jumlah anggota PPK sebanyak tiga orang beban kerja menumpuk karena adanya keserentakan antara pemilu anggota DPR/DPD/DPRD dengan pemilu presiden.

“Kami berharap MK mempertimbangkan beban kerja teman-teman PPK yang berat. Dengan mengabulkan permohonan pengujian tersebut artinya ada peluang penambahan anggota PPK seperti yang selama ini yaitu lima orang di setiap kecamatan,” jelasnya kepada wartawan.

Mantan anggota KPU Kepulauan Selayar itu mengatakan bahwa dengan keserentakan pemilihan antara anggota legislatif dan eksekutif pada 2019 nanti berkonsekuensi terhadap pekerjaan penyelenggara pemilu yang berat dengan tahapan ketat. Sementara, publik mengharapkan kinerja penyelenggara pemilu semakin berkualitas dan profesional.

“Pemilihan dengan lima kotak suara pasti membutuhkan sumber daya penyelenggara pemilu yang profesional mengingat beban kerja yang berat. Apalagi, di Indonesia Timur geografisnya luas dan memiliki karakteristik beragam, sehingga dengan anggota PPK yang lima orang dapat saling mendukung dan bekerja secara profesional sebagai team work,” papar Masmulyadi. [wah]

sumber: RMOL